Pasca terbunuhnya Affan Kurniawan (21), seorang pengemudi ojek online yang dilindas Kendaraan Taktis (Rantis) milik Korps Brigade Mobil (Brimob) Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) dalam demonstrasi buruh di Jakarta pada 28 Agustus 2025, masyarakat tak butuh waktu lama untuk menggelar aksi protes di berbagai kota sebagai bentuk solidaritas.
Di Surabaya misalnya, Aksi Solidaritas Darurat Kekerasan Aparat digelar pada sore hari, 29 Agustus 2025, di depan Gedung Grahadi. Warga dari berbagai kalangan datang menyuarakan keresahan atas terbunuhnya kawan mereka, Affan Kurniawan, oleh aparat kepolisian.
Sejak demonstrasi 25 Agustus 2025 di Jakarta hingga kini, Penulis mencoba membaca pola penanganan protes warga yang dilakukan negara dan aparatnya.
Satu yang tampak jelas “ Mereka sedang merekonstruksi pola kekuasaan ala Orde Baru”.
Negara dan Alatnya Melakukan Operasi “Informasi” Militer
Operasi Dukungan Informasi Militer dapat mencakup beragam strategi, mulai dari melawan propaganda dan disinformasi untuk mendapatkan dukungan publik. Operasi ini biasanya menggunakan berbagai saluran media, baik radio, televisi, media sosial, dan media cetak. Tujuannya untuk menyebarkan pesan dan mempengaruhi opini publik.
Hal ini tampak dari banyaknya hoax yang beredar selama demonstrasi berlangsung. Narasinya beragam, namun yang dominan yaitu menyebar ketakutan. Misalnya, hoaks soal penjarahan, menyerang etnis tertentu, bahkan isu “penembak misterius”. Narasi seperti ini memicu trauma masyarakat yang pernah hidup di masa Orde Baru. Tentu saja membuat sebagian masyarakat takut, kisah tentang kekelaman era era Soeharto terulang lagi.
Negara dan Alatnya Memburu Aktivis Demokrasi
Berbagai kanal media sosial, khususnya Instagram, beredar informasi tentang penangkapan sejumlah aktivis. Di antaranya admin akun Gejayan Memanggil, Direktur Lokataru Foundation Delpedro, Khariq Anhar (mahasiswa UNRI), serta Saiful Amin seorang aktivis Perhimpunan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) dan pegiat literasi di Kediri.
Menurut pengamat sosial dari Universitas Negeri Jakarta, Ubedillah Badrun, sebagaimana dikutip BBC Indonesia, serangkaian penangkapan itu menunjukkan aparat keamanan tidak belajar dari pengalaman.
Masyarakat masih menyimpan kemarahan usai kematian Affan Kurniawan, namun Polri justru mengulangi tindakan represif yang sama. Polanya bahkan menyerupai praktik Orde Baru yang dulu juga menculik aktivis pro-demokrasi.
Negara dan Alatnya Membangkitkan Pamswakarsa
Pasukan Pengamanan Masyarakat Swakarsa (Pamswakarsa), kelompok sipil yang dibentuk atas inisiatif militer untuk membantu pengamanan wilayah dalam situasi tertentu. Mereka disebut juga kelompok paramiliter yang biasanya menginduk pada organisasi sipil maupun militer.
Pada masa Orde Baru, Pamswakarsa beranggotakan warga sipil yang dibekali senjata tajam seperti bambu runcing dan golok. Mereka bertugas mengamankan lokasi strategis, seperti Gedung DPR/MPR, dan kerap kali bentrok dengan massa aksi.
Pasca demonstrasi Agustus lalu, tanda-tanda kebangkitan Pamswakarsa kembali terlihat di Surabaya. Itu terlihat dari berita yang dirilis media di Surabaya. Radar Surabaya menulis “Pam Swakarsa Jaga Kantor dan Pos Polisi di Wilayah Perak Surabaya”, Surabaya Times “GM FKPPI Jatim Laksanakan ‘Jaga Warga Terpadu’, Agoes Soerjanto: Wujudkan Pam Swakarsa dengan Gotong Royong dan Guyub Rukun.”
Kehadiran Pamswakarsa mencerminkan kegagapan dan ketidakcakapan negara dalam merespons protes masyarakat. Kelompok sipil paramiliter ini berpotensi membenturkan warga dengan massa aksi. Kehadiran kelompok paramiliter tentu bukan tanpa maksud. Selain unjuk kekuatan mereka juga menghadirkan ketakutan bagi masyarakat yang hendak menyampaikan protes melalui demonstrasi.
Prabowo Melakukan Autogolpe
Dilansir Project Multatuli, serangkaian tindakan pemerintahan Prabowo menimbulkan pertanyaan: apakah Prabowo sedang melakukan autogolpe—atau self-coup—terhadap pemerintahannya sendiri?
Autogolpe merupakan bentuk kudeta oleh pemimpin yang terpilih secara sah, dengan cara membangun kekuatan (terutama militer) untuk memastikan dirinya dan para pendukungnya tetap berkuasa. Tanda-tandanya tampak dari menguatnya peran militer dan melemahnya institusi sipil yang menjadi pilar demokrasi, seperti parlemen, partai politik, pers, dan pemilu.
Gejala ini terlihat jelas dalam UU No. 34/2004 tentang TNI. Juga rencana pembentukan 22 Komando Daerah Militer (Kodam) baru oleh TNI AD, pembentukan Batalyon Teritorial Pembangunan, pembentukan dua Batalyon Komponen Cadangan (Komcad). Termasuk perluasan peran militer di ranah nonmiliter melalui pelibatan Babinsa dalam sektor pertanian dan pembentukan Satgas Penertiban Kawasan Hutan.
Di tengah gelombang demonstrasi di berbagai kota, pemerintah dan aparatnya tampak memanfaatkan situasi untuk memancing kondisi darurat militer. Dengan dalih krisis sosial-ekonomi, negara bisa saja dengan mudah melancarkan autogolpe.
Menuju Militerisasi Ekonomi
Militerisasi ekonomi berarti pembangunan ekonomi yang bergantung pada penggunaan alat-alat kekerasan negara—seperti polisi dan tentara—secara masif.
Pada era Prabowo-Gibran, praktik ini makin tampak jelas, meski benihnya sudah muncul sejak masa pemerintahan Jokowi–Jusuf Kalla. Hal ini terlihat dari pernyataan Jokowi dalam Rapim TNI-Polri di Auditorium PTIK, Jakarta Selatan, pada 29 Januari 2016, sebagaimana dilansir Detik.com:
“Berkaitan dengan program-program pemerintah, saya perintahkan di-backup total oleh TNI-Polri. Contohnya dalam pembebasan lahan, agar cepat pelaksanaannya.”
Sisi gelap dari militerisasi ekonomi adalah semakin mudahnya kriminalisasi terhadap warga yang menolak proyek-proyek negara. Mereka yang berjuang di Rempang, Raja Ampat, Manokwari, dan daerah lain kerap dicap makar hanya karena mempertahankan ruang hidupnya.
Hal ini ditegaskan kembali dalam pernyataan Prabowo di Istana Merdeka, 31 Agustus 2025:
“Aparat yang bertugas harus menegakkan hukum bila ada pelanggaran yang mengancam kehidupan masyarakat luas. Aspirasi murni harus dihormati, namun kita tidak bisa menutup mata terhadap tindakan-tindakan di luar hukum, bahkan yang mengarah pada makar dan terorisme.”
Lalu, Apa yang Bisa Kita Lakukan?
Dandik Katjasungkana, Ketua Ikatan Keluarga Orang Hilang Indonesia (IKOHI) Pusat dan aktivis Solidaritas Mahasiswa Indonesia untuk Demokrasi (SMID) menilai pemerintahan Prabowo–Gibran berpotensi besar menghidupkan kembali pola kekuasaan mirip Orde Baru.
“Pemerintahan Prabowo–Gibran punya kecenderungan merekonstruksi pemerintahan Orde Baru, terutama melalui proses militerisasi dalam kehidupan sosial-politik. Masyarakat sipil harus melakukan re-konsolidasi yang serius,” ujar Dandik kepada penulis melalui wawancara teks di WhatsApp, 3 September 2025.
Ia menambahkan, ancaman militerisme sudah tampak melalui revisi UU TNI dan perluasan lembaga teritorial lewat penambahan Kodam di berbagai wilayah.
“Sebelumnya pun sudah sering terjadi kekerasan yang melibatkan tentara dan kepolisian di berbagai tempat,” katanya.
Dandik menegaskan, menghadapi ancaman militerisme dan kebijakan ekonomi yang merugikan, masyarakat tidak bisa berdiam diri. Masyarakat sipil harus mulai mengorganisir diri, membentuk serikat, memperluas pendidikan politik, dan membangun basis gerakan untuk melakukan advokasi atas berbagai masalah.
“Politik militerisme dan kebijakan ekonomi kapitalistik hanya bisa dihadapi dengan penguatan civil society, melakukan kontra-hegemoni, dan melawan segala bentuk represi dengan kekuatan massa yang terorganisir,” tegas Dandik.
Bahan Bacaan:
- Arum Pramesti Wirawati. “Mengenal Metode Operasi Intelijen dalam Psikologi.” K-Pin.org, Juli 2024.
- Glery Lazuardi. “Mengenal Pam Swakarsa: Asal Usul, Sejarah, dan Kontroversi dalam Operasi Pengamanan.” Tribunnews.com, 3 September 2025.
- Made Supriatma. “Peran Militer Membesar: Apakah Prabowo Sedang Melakukan Autogolpe?” Project Multatuli, 14 Mei 2025.
- Ikhwanul Khabibi. “Jokowi Minta TNI-Polri Kawal Pembebasan Lahan dan Hapus Praktik Pungli.” Detiknews, 29 Januari 2016.
- Coen Husain Pontoh. “Militerisasi Ekonomi.” IndoProgress, 12 September 2016.
- BBC News Indonesia. “Direktur Lokataru Ditangkap Polisi dan Ditetapkan Tersangka, Pola Berulang Usai Gelombang Demo,” 3 September 2025.
Gambar utama diolah dengan ChatGPT dari foto karya Andre Yuris.
