Untuk memudahkan pembaca memahami kasus penyiraman air keras terhadap Andri Yunus, Idenera.com membuat kronologi berdasarkan pemberitaan media online dan laporan investigasi independen yang dilakukan oleh Tim Advokasi Untuk Demokrasi (TAUD) yang diperbarui pada tanggal 21 April 2026.
Dalam laporan TAUD diungkapkan bahwa penyiraman air keras terhadap Andri bukan peristiwa yang berdiri sendiri. Disebutkan bahwa penyiram air keras merupakan salah satu mata rantai operasi teror dan pembunuhan berencana untuk membungkam suara kritis masyarakat.
Menurut TAUD, Andri disasar karena ia merupakan salah satu aktivis dan kuasa hukum yang mengadvokasi RUU TNI yang kemudian disahkan menjadi UU TNI No. 34 Tahun 2004. Bersama jaringan masyarakat sipil, ia juga terlibat dalam upaya pengungkapan kasus tewasnya 13 demonstran dan penangkapan aktivis dalam demonstrasi Agustus 2025.
Berikut kronologi yang kami olah berdasarkan laporan Tim Advokasi Untuk Demokrasi (TAUD) yang diperbarui pada tanggal 21 April 2026.
Kronologi Kasus Andrie Yunus
Kronologi Kasus · Infografis · 22 April 2026
Operasi Teror terhadap Andrie Yunus
Rekonstruksi kronologis berdasarkan laporan investigasi independen TAUD dan pemberitaan publik. Disusun untuk kebutuhan infografis.
Teror & Intimidasi
Advokasi Hukum
Peristiwa Nasional
Serangan & Pasca-Serangan
Respons Masyarakat Sipil
Perkembangan Hukum
2025
15Mar 2025
Advokasi Hukum
Aksi Geruduk Fairmont
Andrie Yunus memimpin aksi bersama Koalisi Masyarakat Sipil Reformasi Sektor Keamanan menolak pembahasan RUU TNI secara tertutup di Hotel Fairmont. Wajah Andrie tersebar luas di media.
15Mar · Malam
Teror & Intimidasi
Gelombang Intimidasi Pertama
Telepon gelap bertubi-tubi. Orang berperawakan militer mendatangi kantor KontraS mengaku wartawan. Akun anonim, Babinkum, Kodim, Koramil, dan Kepala Kantor Komunikasi Presiden Hasan Nasbi melabeli aksi sebagai “antek asing.” Satpam Fairmont laporkan Andrie ke Polda Metro Jaya.
PascaMar 2025
Teror & Intimidasi
Pengintaian Sistematis oleh BAIS TNI
Tim investigasi TAUD menemukan bukti kuat bahwa personil BAIS TNI memantau kantor KontraS, kantor YLBHI, dan kediaman pribadi Andrie. Andrie dicap sebagai “sosok kunci” yang menyudutkan militer. Diduga satu perwira TNI dihukum karena gagal mengamankan rapat Fairmont.
7Mei 2025
Advokasi Hukum
Gugatan Uji Formil UU TNI ke MK
KontraS bersama Tim Advokasi untuk Reformasi Sektor Keamanan mendaftarkan Perkara No. 81/PUU-XXIII/2025 ke Mahkamah Konstitusi. Andrie terlibat langsung dalam gugatan ini.
14Jul 2025
Advokasi Hukum
Andrie Bersaksi di MK — Ungkap Teror
Andrie tampil sebagai saksi pemohon dalam sidang MK. Di depan majelis hakim, ia memaparkan secara terbuka rentetan teror dan intimidasi yang ia terima sejak aksi Fairmont.
Agt2025
Peristiwa Nasional
Kerusuhan Agustus 2025 — 13 Tewas
Demonstrasi yang awalnya damai berubah menjadi kerusuhan terbesar sejak Reformasi 1998. Tiga belas warga sipil tewas. Ratusan aktivis diburu. Anggota BAIS ditangkap polisi di Kwitang.
30Agt 2025
Peristiwa Nasional
Farhan & Reno Hilang di Mako Brimob
M. Farhan Hamid dan Reno Syahputra Dewo terakhir terlihat di area Mako Brimob Kwitang. Keduanya kemudian dinyatakan hilang. Andrie dan KontraS aktif mencari keberadaan mereka.
Nov2025
Peristiwa Nasional
Polisi Klaim Temukan Jasad — Dipertanyakan
Polisi mengklaim jasad Farhan dan Reno ditemukan di puing Gedung ACC Kwitang dengan DNA yang cocok. Namun petugas pemadam yang bekerja 18+ jam tidak pernah menemukan jasad. Saksi mata melihat personil TNI masuk gedung sebelum kebakaran.
17Nov 2025
Advokasi Hukum
Andrie Ajukan Uji Materiil UU TNI
Andrie menjadi kuasa hukum pemohon dalam Perkara No. 197/PUU-XXIII/2025 — uji materiil atas UU TNI bersama Tim Advokasi untuk Reformasi Sektor Keamanan.
17Des 2025
Perkembangan Hukum
KUHAP Baru Disahkan (UU No. 20/2025)
DPR mengesahkan KUHAP baru. Pasal 170 menetapkan: perkara yang dilakukan bersama militer dan sipil diperiksa dan diadili di peradilan umum. Berlaku efektif 2 Januari 2026.
18Des 2025
Advokasi Hukum
Gugatan UU Peradilan Militer ke MK
KontraS diwakili Rizky Ahmad Putuhena bersama Tim Supremasi Sipil mengajukan uji materiil UU Peradilan Militer — Perkara No. 260/PUU-XXIII/2025. Andrie terlibat dalam perkara ini.
2026
18Feb 2026
Respons Masyarakat Sipil
KPF Rilis Laporan: Aparat Terlibat dalam Kerusuhan
Setelah 5+ bulan bekerja, Komisi Pencari Fakta (KPF) — di mana Andrie menjadi anggotanya — merilis laporan yang mengungkap keterlibatan TNI dan Polri dalam kerusuhan Agustus 2025 serta garis komando yang hilang.
~Aw.Mar 2026
Advokasi Hukum
Ekshumasi Farhan & Reno Disetujui Polisi
Sekitar seminggu sebelum serangan terhadap Andrie, kepolisian akhirnya menyetujui permintaan ekshumasi jasad Farhan dan Reno untuk diperiksa ulang oleh ahli forensik independen.
⬤ Titik Kritis12 Maret 2026 — Dua peristiwa dalam satu hari yang sama
12Mar 2026
Advokasi Hukum · Siang
Sidang Terakhir Perkara 260 di MK
Sidang pengujian UU Peradilan Militer (Perkara 260/PUU-XXIII/2025) digelar. Perwakilan Panglima TNI berargumen kekhawatiran soal peradilan militer “tidak relevan.” Andrie keluar dari gedung MK usai sidang.
12Mar 2026
Serangan · Hari yang Sama
Andrie Yunus Disiram Air Keras
Percobaan pembunuhan berencana. Andrie diserang dengan siraman air keras. Rekaman 37 kamera pengawas di sekitar TKP dianalisis oleh TAUD. Tim investigasi mengidentifikasi lebih dari 16 pelaku lapangan yang mencakup pengintai, pembuntut, dan eksekutor.
Pasca12 Mar
Serangan & Pasca-Serangan
TNI Tetapkan 4 Tersangka dari Denma BAIS
Puspom TNI menetapkan Kapten NDP, Lettu SL, Lettu BHW, dan Sersan Dua ES — seluruhnya anggota Detasemen Markas BAIS TNI. TNI menyatakan motif: “dendam pribadi.” TAUD menolak narasi ini.
31Mar 2026
Respons Masyarakat Sipil
Petisi Nasional Digulirkan
Koalisi masyarakat sipil menggulirkan petisi “Keadilan untuk Andrie Yunus, Militer Harus Tunduk pada Peradilan Umum.” Ditandatangani 125 individu dan 156 organisasi termasuk akademisi, aktivis, dan mahasiswa.
12Apr 2026
Serangan & Pasca-Serangan
30 Hari Berlalu — Andrie Tulis Surat ke Presiden
Dari pemulihan, Andrie menulis langsung kepada Presiden Prabowo: “Hingga saat ini belum ada kemajuan dan kemauan serius dalam penuntasan kasus ini.” Ia menolak peradilan militer dan menuntut TGPF independen.
14Apr 2026
Advokasi Hukum
Ahli HTN: Peradilan Militer Tak Jamin Keadilan Sipil
Sidang lanjutan Perkara 260 di MK. Ahli HTN Zainal Arifin Mochtar menyatakan UU Peradilan Militer 1997 adalah “warisan Orde Baru yang mereproduksi ketidakadilan selama 20 tahun.” MK didorong mengabulkan gugatan.
15–16Apr 2026
Serangan & Pasca-Serangan · Kritis
Berkas Dilimpahkan ke Pengadilan Militer
Oditurat Militer II-07 Jakarta melimpahkan berkas ke Pengadilan Militer II-08 Jakarta. Sidang perdana ditetapkan 29 April 2026. KontraS dan TAUD menyatakan menolak hadir sebagai bentuk protes atas ketidakpercayaan terhadap forum militer.
17Apr 2026
Respons Masyarakat Sipil
Koalisi Sipil Sambangi Istana — Serahkan Surat Andrie
KontraS, LBH, ICW, SAFENet, Amnesty International, dan Greenpeace menyerahkan surat Andrie kepada Kemensetneg. Spanduk berbunyi: “Mau Jabatan Sipil, Tapi Takut Peradilan Sipil.” Presiden belum merespons.
22Apr 2026
Respons Masyarakat Sipil
TAUD Rilis Laporan Investigasi Independen
Tim Advokasi untuk Demokrasi (TAUD) merilis laporan lengkap berdasarkan rekaman 37 kamera pengawas dan backward mapping analysis. Laporan mengidentifikasi 16+ pelaku dan membantah narasi “dendam pribadi.”
▶ Akan Datang29 April 2026 — Sidang perdana, Pengadilan Militer II-08 Jakarta
29Apr 2026
Akan Datang · Peradilan Militer
Sidang Perdana — Pembacaan Dakwaan
Pengadilan Militer II-08 Jakarta dijadwalkan membuka sidang. Korban dan tim kuasa hukum menyatakan tidak akan hadir. Aktor intelektual dan 12+ pelaku lain yang diidentifikasi TAUD belum tersentuh proses hukum.
Catatan Redaksi: Kronologi ini disusun berdasarkan laporan investigasi TAUD (22 April 2026) dan pemberitaan publik per 22 April 2026 dan akan terus diperbarui. Semua klaim yang bersumber dari laporan TAUD bersifat temuan investigasi independen dan bukan merupakan putusan pengadilan. Infografis kronologis ini dibuat dengan Claude.ai.
IDENERA adalah media jurnalisme kepentingan publik yang berbasis di Surabaya. Kontribusi dalam bentuk tulisan opini, reportase, resensi dan cepen dapat dikirim ke: redaksi.idenera@gmail.com. Semua tulisan dikurasi sebelum dipublikasi.
Peneliti Ecological Observation and Wetland Conservation (Ecoton) menemukan sembilan partikel mikroplastik poliester dalam darah perempuan di Jawa Timur. Temuan partikel...
