Seiring dengan pluralisme, multikulturalisme juga merupakan sebuah isu yang terkadang masih memicu perdebatan, apalagi ketika sentimen etnis masih tampak menjadi pendekatan politik ataupun ekonomi dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara di Indonesia.
Seumpamanya, multikulturalisme sering dianggap sebagai sebentuk sikap toleran terhadap perbedaan etnis, yang artinya bahwa dalam suatu masyarakat ataupun negara, masing-masing etnis memiliki keberadaan yang sah sebagai sesama warganegara, tanpa peduli pada seberapa besar saham yang mereka sumbangkan pada saat berdiri dan berlangsungnya kehidupan sebuah negara.
Pertanyaan besarnya, apakah pengakuan terhadap perbedaan etnis akan pula membuka ruang bagi sebentuk primordialisme dan chauvinisme, atau etnisitas radikal, mengingat pluralisme pernah juga terjebak pada kerelaan untuk menerima dan mengakui radikalisme keagamaan—bukankah pada waktu itu, yang menolak pembubaran HTI dan FPI, adalah justru kalangan aktivis yang dikenal sebagai pengusung dan pendukung pluralisme?
Ternyata, tak semua kasus berjalan demikian. Pengakuan dan penerimaan terhadap perbedaan etnis tak mesti pula melenyapkan dialog ataupun persinggungan. Tan Khoen Swie adalah seorang pribadi yang terlahir sebagai seorang Tionghoa, yang secara sepintas lalu, sama sekali mustahil untuk (1) ikut membangun peradaban Indonesia dengan mendirikan sebuah penerbitan tertua, Boekhandle Tan Khoen Swie, yang tak sebagaimana Balai Pustaka yang disokong oleh pemerintah Belanda, dan (2) berjasa dalam melestarikan dan mengembangkan kebudayaan dan kesusastraan Jawa yang sebelum itu hanya dapat dijangkau oleh para bangsawan keraton.
Tak sekadar sebagai pencandu kebudayaan dan kesusastraan Jawa, sejarah juga mencatat bahwa Tan Khoen Swie adalah juga seorang praktisi kejawen yang, bagi kebanyakan orang, hanya patut dihidupi oleh orang-orang Jawa belaka. Bahkan pun stereotip orang Tionghoa yang cenderung eksklusif dan berorientasi pada nilai-nilai ekonomis seolah luntur ketika ia juga terlibat dalam pembangkangan terhadap Belanda dengan tak mau mencukur rambutnya ala orang-orang Eropa. Dalam pembangkangan terhadap Belanda ini, ia mendirikan Perkumpulan Kioe Kok Thwan.
Pada kasus Tan Khoen Swie, barangkali orang akan menyimpulkan bahwa Tan Khoen Swie, atas pertimbangan-pertimbangan tertentu, sebagaimana sikap yang lumrah dipilih ketika berhadapan dengan politik segregasi di era Orde Baru, terpaksa “berkhianat” terhadap etnisitasnya. Atau, sebagaimana stereotip orang-orang Tionghoa, terlalu cerdik untuk memanfaatkan keadaan.
Namun, ketika orang paham akan kejawen, tentu orang akan paham bahwa Tan Khoen Swie tak sedang “berkhianat” atau memanfaatkan keadaan. Bagi saya, Tan Khoen Swie tak sedang menghidupi apa yang dikenal sekarang sebagai multikulturalisme. Ia tak semata-mata mengakui dan menerima perbedaan etnis. Ia menjadi pengikut dan pelaku kejawen. Ia sungguh paham bahwa pada satu titik manusia bersifat sama. Dan ketika ia lebih banyak menghidupi titik itu, maka kejawen—dan bahkan sufisme ataupun yoga—bukanlah suatu hal yang sama sekali lain.
Itulah yang saya sebut sebagai “interkulturalisme”, sebentuk sikap yang tak sekadar berhenti pada apa yang beda, namun juga melangkah lebih jauh pada apa yang menopang atau menyebabkan perbedaan itu. Ketika Tan Khoen Swie melintas batas dengan menjadi seorang kejawen dan membangkang terhadap Belanda, tak dengan sendirinya ia juga memaksakan diri untuk menjadi orang Jawa. Karena bagaimana pun Jawa adalah Jawa dan Tionghoa adalah Tionghoa.
Namun, sebagaimana yang ditunjukkan oleh Tan Khoen Swie, kisah bisa menjadi lain ketika Jawa di sini adalah Jawa dengan kejawen-nya dan Tionghoa adalah Tionghoa dengan konfusianisme ataupun Taoismenya. Dan keteguhan Tan Khoen Swie dalam mempertahankan nama Tionghoa-nya adalah sepenggal bukti bahwa ia tetaplah seorang Tionghoa di samping seorang pengikut kejawen dan pembangkang Belanda.
Gambar utama diolah dengan ChatGPT.
