Di atas tanah yang sebagian masih terendam lumpur, puluhan warga penyintas bencana Lapindo dua puluh tahun lalu berkumpul untuk menyuarakan agar bencana ini tidak dilupakan dan tidak terjadi di tempat lain.
“Rakyat bersatu! Tak bisa dikalahkan.”
Teriakan itu meledak dari pendopo Taman Dwarakerta, Porong, Sidoarjo, pada Jumat (29/5/2026). Bukan hanya warga terdampak lumpur Lapindo yang hadir, mereka datang bersama komunitas dari berbagai penjuru, menyatu dalam satu peringatan: Hari Anti-Tambang (HATAM) 2026, dengan tema “Dari Lapindo ke Seluruh Pulau: Menghadang Ekstraktivisme, Meneguhkan Veto Rakyat.”
Tahun ini bukan peringatan biasa. Dua puluh tahun sudah lumpur panas itu menyembur di Porong dan belum berhenti. Semburan masih terlihat dan bau menyengat masih tercium. Lebih dari seribu hektar tanah di 19 desa dari tiga kecamatan sudah lenyap ditelan lumpur. Sekitar 22.214 warga angkat kaki dari kampung yang mereka kenal seumur hidup.
Sambang Buyut dan Menjaga Ingatan
Hari pertama peringatan diisi dengan penampilan tari, pameran ilustrasi, pasar rakyat, live mural oleh seniman XTGT Crew dari Jombang, dan workshop lukis bersama Biennale Jogja. Ada momen yang paling sakral di sore hari: sejumlah warga melakukan ritual Sambang Buyut. Mereka berziarah ke leluhur di titik semburan lumpur. Warga bersama-sama berjalan menuju tempat yang dulu adalah kampung mereka. Malam harinya, mereka duduk bersama menonton film dokumenter “Saya Tidak Ingin Mereka Mengubur Cerita Saya”—tentang perempuan-perempuan yang bertahan di wilayah konflik tambang dari berbagai wilayah di Indonesia
Herawati, salah satu warga yang hadir, tidak butuh banyak kata untuk menjelaskan mengapa ia datang.
“Kalau harapan saya sama kawan-kawan, kita lebih saling menguatkan, lebih menguatkan tali persaudaraan, terutama yang sama-sama terdampak tambang,” katanya.
“Sebab dampak tambang ini tak hanya lingkungan yang rusak, jadi kita harus lebih bersatu,” tambahnya.
“Sumber Bencananya Masih Terus”
Muhamad Irsyad, salah satu penyintas, berkeluh bahwa sudah dua puluh tahun berlalu, ada pertanyaan yang belum terjawab: siapa yang harus bertanggung jawab?
“Bencananya masih terus; sumber bencananya masih terus. Apalagi kasusnya, penyelesaian kasusnya yang tidak mungkin berhenti, orang sumber bencananya masih terus kok,” kata Irsyad.
Yang membuatnya makin geram adalah kenyataan bahwa Lapindo sudah lama pergi, tapi tagihannya ditinggal untuk rakyat.
“Sekarang perusahaan Lapindo sudah tidak ada di situ, sudah tidak menangani sama sekali. Dan ini ditangani oleh negara, yang artinya menggunakan uang rakyat semua. Ini benar-benar gila. Jadi, Lapindo di situ bekerja, cari uang. Nah, kemudian terjadi kecelakaan, kok warga yang bertanggung jawab,” ujarnya.
Bukan Sekadar Ganti Rugi
Melki Nahar, koordinator JATAM, menyebut bahwa apa yang dilakukan negara selama dua dekade ini adalah penyederhanaan yang berbahaya. Ia berpendapat pemerintah ingin menutup kasus Porong dengan satu angka ganti rugi seolah semua bisa dibeli dan diselesaikan.
“Esensi utamanya bukan hanya sebatas soal ganti rugi, tetapi bahkan orang sudah kehilangan ruang hidup utamanya hari ini dan daya rusak tadi itu terus berlanjut, bahkan setelah 20 tahun kejadian semburan itu terjadi,” kata Melki.
Yang terjadi di lapangan jauh dari kata selesai. Riset JATAM bersama WALHI Jawa Timur menemukan bahwa angka stunting anak-anak di sekitar tanggul naik drastis. Penyakit kronis seperti ISPA dan TBC terus merayap naik dari tahun ke tahun. Penyebabnya sudah jelas: air tanah yang tercemar masih dikonsumsi warga, udara di sekitar kawasan semburan makin berat dihirup.
“Negara tidak pernah hadir untuk melakukan kerja pemulihan—dalam konteks lingkungan, dalam konteks kesehatan manusianya, termasuk kehidupan para perempuan dan anak-anak,” katanya.
Melki menyebut dua hal yang paling mendesak: pulihkan dulu kesehatan warga yang sudah terlanjur menanggung dampaknya, dan pastikan tidak ada lagi ekspansi industri serupa yang menggerus ruang hidup masyarakat.
“Tanpa itu dilakukan, ya, saya kira Porong berikutnya pasti akan terjadi di banyak tempat, dan tidak hanya di Sidoarjo, Jawa Timur,” tegasnya.
Lapindo Bukan Satu-satunya
Bagi Melki, apa yang terjadi di Lapindo dua puluh tahun lalu masih dan akan terjadi di seluruh Indonesia.
“Lapindo ini adalah cerminan buruk yang nyata dan itu sudah dan sedang terjadi di banyak tempat di Indonesia. Di mana pulau-pulau itu dengan mudah diobral untuk kemudian seluruh kekayaan mineralnya dikeruk untuk keuntungan segelintir orang yang hari ini menguasai kekuasaan politik di level nasional,” pungkasnya.
