Pada Hari Kebebasan Pers Sedunia 2026 yang jatuh pada 3 Mei 2026, Koalisi Media Alternatif (KoMA) Indonesia menyoroti pemblokiran Magdalene.co, bom molotov Jubi yang tak kunjung tuntas, dan kekerasan aparat terhadap jurnalis Floresa.
Koalisi Media Alternatif (KoMA), jejaring 29 media independen di Indonesia, menuntut pemerintah memberikan pengakuan dan perlindungan bagi media alternatif pada peringatan World Press Freedom Day (WPFD), 3 Mei 2026. Tuntutan ini dilatarbelakangi rentetan intimidasi terhadap media alternatif, pemblokiran, dan kekerasan terhadap jurnalis.
Media Alternatif Bukan Ancaman
Menurut KoMA, rentetan ancaman, intimidasi dan pemblokiran terhadap konten jurnalistik media alternatif merupakan ancaman terhadap pers dan hak publik atas informasi yang berdampak pada semakin sempitnya ruang kebebasan pers Indonesia pada 2026.
“Media alternatif bukan ancaman. Kami adalah bagian dari ekosistem pers nasional yang berjuang untuk kepentingan publik. Intimidasi terhadap kami adalah serangan terhadap hak publik atas informasi,” kata Luviana Ariyanti, Koordinator KOMA dari Konde.co.
Ada beberapa kasus kekerasan terhadap jurnalis dan pers yang menjadi latar pernyataan Luviana tersebut. Pada 16 Oktober 2024 dini hari, kantor redaksi Jubi di Jayapura diserang bom molotov. Dua mobil operasional hangus. Kerugian ditaksir Rp300 juta. Penyidik Polda Papua mengidentifikasi dua terduga pelaku sebagai prajurit TNI, Sertu Devrat dan Praka Arga Wisnu Tribaskara. Namun, berkas sempat dilimpahkan ke Denpomdam XVII/Cenderawasih, lalu dikembalikan setelah militer menyimpulkan tidak ada keterlibatan prajuritnya. Hingga kini, belum ada penetapan tersangka.
Di Flores, Pemimpin Redaksi Floresa.co Herry Kabut dipukul aparat saat meliput aksi protes warga adat Poco Leok yang menolak perluasan proyek geotermal, 2 Oktober 2024. Ponsel, laptop, dan kameranya disita. Polisi menyebutnya “provokator” dan menuduh Floresa memproduksi “artikel yang selalu negatif.” Laporan pidana yang diajukan Herry ke Polda NTT ditutup pada 31 Desember 2024 dengan alasan bukti tidak memadai. Hanya satu anggota Polres Manggarai yang dijatuhi sanksi etik berupa teguran.
Tidak hanya bersifat fisik, pada September 2025, Project Multatuli, Konde.co, dan Remotivi menghadapi serangan terkoordinasi di media sosial dengan narasi yang menyebut ketiganya “antek asing”.
“KoMA menilai tuduhan antek asing bertujuan mendelegitimasi kredibilitas media-media tersebut,” lanjut Luviana.
KoMA Desak Cabut SK Komdigi 127/2026
Pada Maret 2026, pemblokiran Magdalene.co oleh Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) menambah daftar panjang tekanan terhadap pers independen. Pemblokiran Magdalene.co itu berkaitan dengan SK Komdigi 127/2026, terbit 13 Maret 2026. Regulasi ini mewajibkan platform digital memblokir konten yang dikategorikan sebagai disinformasi atau ujaran kebencian dalam empat jam setelah perintah menteri, tanpa mekanisme keberatan bagi pemilik konten.
Koalisi Demokratisasi dan Moderasi Ruang Digital Indonesia (Koalisi Damai) menilai SK itu cacat formil: bersandar pada PP yang diakui pemerintah sendiri masih bermasalah, mengabaikan tiga putusan Mahkamah Konstitusi yang mempersempit ruang delik ITE, dan menggunakan instrumen SK untuk menetapkan norma yang mengikat publik, sesuatu yang seharusnya dilakukan lewat peraturan, bukan penetapan.
Dalam WPFD 2026, KoMA mengajukan lima tuntutan kepada pemerintah: pengakuan dan jaminan keberlanjutan media alternatif dalam ekosistem pers nasional; penolakan terhadap segala bentuk diskriminasi dan kekerasan terhadap jurnalis; percepatan proses hukum kasus kekerasan terhadap redaksi; pencabutan SK Komdigi 127/2026 yang dinilai bertentangan dengan UU Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.
“KoMA juga mendorong pemerintah, platform digital dan perusahaan media untuk memberikan jaminan perlindungan kerja pers di lapangan maupun di ranah digital,” tegas Luviana.
Tentang Koalisi Media Alternatif (KoMA)
KoMA lahir dari Deklarasi Makassar yang ditandatangani sejumlah media alternatif dalam Festival Media 2025 yang digelar Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Indonesia di Makassar, 13 September 2025. Idenera.com termasuk di antara media yang menandatangani deklarasi tersebut. Koalisi ini dibentuk atas kesadaran bersama akan pentingnya memperjuangkan narasi kritis sekaligus menjamin keberlanjutan kebebasan pers Indonesia yang digerakkan oleh media berskala kecil dan independen.
KOMA beranggotakan 29 media, antara lain Konde.co, Project Multatuli, Jaring.id, Floresa.co, Remotivi, Idenera.com, dan Bandung Bergerak. Koalisi ini dapat dihubungi melalui koalisimediaalternatif@proton.me.
Gambar utama diolah dengan ChatGPT.
