Jika ukuran keberhasilan sebuah kota adalah pujian dari pejabat kementerian dan piagam penghargaan, maka Kota Surabaya tampaknya sudah nyaris menyempurnakan. Pada 6 Maret 2026, Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq memuji Kota Surabaya sebagai salah satu kota yang terbaik secara nasional dalam pengelolaan sampah.
Namun, keberhasilan sebuah kota tidak ditentukan oleh omong-omong di podium, piala atau piagam, siaran pers dan konten pencitraan di media sosial. Keberhasilan tata kelola sampah sebuah kota tercermin dari got, sungai, gorong-gorong, kampung padat, kawasan banjir, kawasan TPA dan kawasan pesisir pantai yang jauh dari pusat kota.
Klaim 1800 ton sampah yang “berhasil” dikelola hingga diganjar tujuh Adipura Kencana seolah-olah layak dibanggakan. Dari podium ke podium, dari media daring ke media sosial, Surabaya disebut sebagai kota yang sudah selesai dengan urusan sampah. Tinggal diberi bumbu sejumput, klaim kota percontohan tata kelola sampah nasional sudah bisa dijadikan bahan kampanye.
Jauh dari Podium dan Kamera, Cerita Berubah
Selama ini, yang kerap dipamerkan sebagai keberhasilan pengelolaan sampah Surabaya adalah Sungai Kalimas, Jalan Tunjungan, dan sederet piagam dan piala yang diterima Wali Kota. Menjaga kebersihan Kalimas sebagai ikon kota dan Jalan Tunjungan sebagai daya tarik wisata tentu saja tidak salah dan perlu diapresiasi.
Namun, Surabaya tidak hanya di seputar Balai Kota dan Jalan Tunjungan. Sebab kita menjauh sedikit dari pusat kota, kesan rapi dan bersih yang ditemui di pusat kota berubah drastis.Tidak usah terlalu jauh dari kantor Wali Kota. Ada kawasan Kalianak yang air sungainya gelap dengan sedimen dan tumpukan sampah di bawah pohon di pinggir sungai.
Pada September 2025, saat Kalianak dibersihkan, dibutuhkan 10 truk untuk mengangkut sampah yang sudah mengendap bertahun-tahun. Lalu, pada Februari 2026, Pemkot Surabaya kembali melakukan pengangkatan sampah dan pengerukan sedimen di saluran crossing jalan Kalianak, sehingga saluran kembali lancar.
Lalu ada Kampung 10001 Malam yang jadi simbol bagaimana kota memperlakukan warganya yang hidup dalam ruang marjinal. Kajian Universitas Negeri Surabaya menunjukkan kondisi sanitasi yang buruk, sungai kotor, sampah di sana-sini, fasilitas MCK seadanya, drainase buruk, pendidikan yang lemah, bahkan praktik membuang sampah ke sungai karena ketiadaan sarana pembuangan sampah sementara.
Cerita ini bukan tentang warga yang “kurang sadar lingkungan”, seperti yang sering didaur ulang dalam bahasa pidato pejabat pemerintah. Ini adalah potret tentang bagaimana ketimpangan infrastruktur diproduksi lalu disamarkan seolah-olah menjadi kesalahan moral orang miskin. Negara gemar mengajarkan etika buang sampah pada tempatnya, tetapi terlalu sering lupa menyediakan “tempatnya” secara setara.
Cerita romansa banjir masih juga terus berulang pada tiap musim hujan. Pemerintah kota sendiri mengakui betapa kawasan banjir menahun masih menjadi prioritas penanganan pada 2026, termasuk Simo dan Tanjungsari. Pengakuan ini penting karena ia memperlihatkan bahwasanya masalah lingkungan kota belum selesai, sekalipun citra kotanya sudah terlanjur dipoles sebagai podium nasional bahkan internasional.
Genangan dan banjir bukan sekadar soal air yang berlebih. Ini merupakan tanda bahwa ada wilayah-wilayah yang hidup dalam kecemasan musiman. Begitu langit menghitam, sebagian warga tidak menikmati hujan sebagai suasana, melainkan ancaman. Barang naik ke atas, motor digeser, jalan dipantau, atau sekadar batin bisu “haduh banjir lagi banjir lagi”.
Jauh di pinggir barat Surabaya, ada TPA Benowo. Tempat yang menjadi kebanggaan Pemerintah Kota Surabaya dalam pengelolaan sampah dan pengolahan sampah menjadi energi (waste-to-energy). Pada Februari 2026, KLH menyebut perlunya PSEL tambahan di Surabaya untuk menekankan meluasnya gunung sampah di TPA Benowo. TPA Benowo menerima sekitar 1500 ton sampah per hari, dan jika tidak dikelola dengan memadai, maka gunung sampah akan terus bertambah, yang akan menimbulkan risiko lingkungan. Sungguh menarik bukan?
Di satu sisi, Surabaya dipuji sebagai contoh nasional, tapi di sisi lain, kota ini sendiri mengakui ancaman “Gunung Sampah” yang terus membesar. Jadi, apa yang sebenarnya kita rayakan? Penyelesaian masalah, atau kemampuan kota untuk memindahkan masalah ke satu titik yang cukup jauh dari pusat pandangan warga kelas menengah? TPA sering diperlakukan sebagai akhir cerita, padahal ia hanya tempat di mana kota menaruh hal-hal yang tidak ingin mereka lihat.
Kalau ini disebut keberhasilan, mungkin kita memang sedang terlalu murah hati dalam mendefinisikan kata “berhasil”. Artinya begini, Surabaya memang rapi di pusat, tetapi belum tentu adil di pinggiran.
“Jadi, yang dipuji itu sebenarnya pengelolaan sampah Surabaya atau pengelolaan kesan positif tentang Surabaya? “
Yang lebih ironis dari ini semua adalah warga diajak percaya bahwa persoalan ini terutama soal perilaku warga. Warga kurang disiplin, warga masih buang sampah sembarangan, atau bahkan warga enggan memilah. Itu mungkin benar, namun hanya sebagian benar.
Narasi perilaku sering menjadi cara termurah untuk menghindari pembicaraan tentang struktur dan tata kelola yang gagal. Warga hidup dalam kota yang layanannya timpang, fasilitasnya tidak merata, pengawasannya pilih kasih, dan penanganannya sering lebih sibuk merapikan tampilan daripada membenahi akar persoalan.
Surabaya Gagal Ekologis dan Psikologis
Melalui berita daring, Reels IG, kanal youtube instansi dan pribadi pejabat, hingga TikTok, kerap ditemui narasi bahwa Surabaya mendapat pujian nasional. Namun, realitas dan temuan lapangan justru sebaliknya.
Ketimpangan narasi dan realitas ini membuat stres lingkungan kerja bukan hanya karena kotor atau banjir, melainkan karena ada jarak yang tidak masuk akal antara narasi resmi dan kenyataan sehari-hari.
Dari sudut psikologi lingkungan, semua ini bukan sekadar soal estetika kota. Sungai yang kotor, penuh sampah, berbau, rawan banjir, memberi sinyal ancaman yang dapat menjadi sumber stres lingkungan. WHO menyebut faktor lingkungan perkotaan memengaruhi kesehatan, termasuk kesehatan mental.
WHO menyebut bahwa paparan kompleks lingkungan perkotaan berhubungan dengan kesehatan mental dan fungsi otak, sementara tinjauan lain menemukan bahwa banjir berkaitan dengan meningkatnya kecemasan, depresi dan gejala trauma. Artinya, ketika warga hidup berdampingan dengan sungai kotor, genangan berulang, dan gunung sampah yang tak kunjung menyusut, yang rusak bukan hanya pemandangan tetapi juga rasa aman, ketenangan dan martabat psikologis mereka.
“Kota ini bukan saja gagal adil secara ekologis, tetapi juga memproduksi kelelahan mental masal secara diam-diam.”
Maka, pertanyaan ini tidak lagi menjadi berlebihan: “main-main apa gimana sih penanganannya?”. Sebab jika penanganan dilakukan secara serius, maka ukuran keberhasilannya mestinya bukan sekadar penghargaan atau testimoni pejabat. Ukurannya harus lebih realistis. Apakah Simo dan Tanjungsari tidak lagi hidup dalam siaga permanen? Apakah Kampung 1001 Malam memperoleh layanan pengelolaan sampah yang setara?
Selama jawabannya masih retoris dan tidak tegas, pujian itu terdengar lebih cocok untuk pemanis panggung daripada penghargaan atas penyelesaian masalah. Karena kota ini abai terhadap keselamatan, kesehatan fisik dan kesehatan mental warga.
Pemkot Harus Memperhatikan Kawasan Pinggiran
Apa yang disampaikan di atas bukan berarti Pemkot Surabaya tidak bekerja sama sekali. Tentu tidak boleh menutup mata pada usaha pada kebijakan, petugas, infrastruktur, partisipasi warga dan ada progres nyata di sejumlah tempat. Justru karena itu, kita seharusnya bisa menolak standar pujian yang terlalu rendah, seperti sekadar piagam internasional dan piala Adipura.
Kota sebesar Surabaya tidak boleh dipuji hanya karena mampu menjaga pusatnya tetap bersih. Itu terlalu receh. Itu seperti memuji rumah mewah karena ruang tamunya rapi, tetapi dapurnya bocor, kamar belakang lembap, dan sampahnya disapu ke kolong meja. Ini mungkin membuat tamu berkesan, tapi penghuni rumah tahu yang sebenarnya.
Pada akhirnya, yang sedang dipertaruhkan bukan semata reputasi pemerintah kota, melainkan definisi tentang kota yang layak. Apakah kota yang layak adalah kota yang pintar mengelola citra kebersihan di wilayah yang terlihat? Atau kota yang berani memastikan bahwa warga di pinggiran pun hidup dalam lingkungan yang sehat, aman dan tidak memicu stres berkepanjangan?
Kalau jawabannya yang kedua, maka Surabaya belum selesai. Dan selama belum selesai, kita harusnya bersedih ketika menerima pujian dan penghinaan.
Sebab kota tidak pernah benar-benar bersih hanya karena pusatnya mengilap. Kota disebut bersih ketika pinggirannya juga bisa bernapas lega. Kota disebut berhasil ketika beban sampah tidak lagi dibuang ke tempat-tempat yang jauh dari pusat kota.
Kota layak dipuji bukan saat ia paling pandai memoles citranya di media, melainkan saat ia berhenti menjadikan pinggiran sebagai tempat menyembunyikan kegagalan tata kota dan tata kelola sampah.
Penulis: Nadiya Tri Aryani, mahasiswa Magister Psikologi Universitas Airlangga dengan peminatan Psikologi Sosial. Gambar utama diolah dengan ChatGPT.
