Saat berjalan kaki di Surabaya, teringat ucapan seorang mantan wali kota tersukses di Kolombia, yaitu Enrique Penalosa (wali kota Bogotá 2016–2019), yang mengatakan, “Kita harus membangun kota bukan untuk bisnis atau mobil, tetapi untuk anak-anak dan orang-orang.”
Seakan mengingatkan betapa pentingnya membangun sebuah peradaban untuk manusia, bukan mesin. Begitulah kondisi hari-hari ini: makin sulit menjadi pejalan kaki di kota metropolitan terbesar kedua di Indonesia. Karena di tengah riuhnya gedung-gedung tinggi dan menumpuknya kendaraan di jalanan, aku mulai berpikir: “Kota Surabaya dibangun untuk siapa?”
Semua orang percaya Surabaya adalah kota besar, modern dan pusat bisnis di timur Jawa. Semua berpacu dari pagi hingga malam. Inilah alasan kenapa pembangunan jalan makin lebar, flyover baru dibangun lagi dan lagi, seperti di Taman Pelangi, hingga isu rencana tol tengah kota sempat muncul di permukaan. Untuk apakah semua ini? Memperlancar ekonomi atau sebagai identitas sebuah metropolitan, megah.
Pejalan Kaki sebagai Minoritas
Namun, di balik pembangunan yang masif itu terselip masalah pelik yang mematikan secara perlahan. Bagaimana pembangunan fasilitas bagi pejalan kaki masih jauh dari prioritas, setiap tahun selalu ada anggaran tapi porsinya tidak lebih besar ketika membangun atau merevitalisasi sebuah jalan.
Transportasi umum masih belum bisa diandalkan, seperti di Jakarta ataupun Semarang. Seakan kebutuhan pejalan kaki tidak diperhitungkan sebagai modal penting bagi sebuah kota. Selalu kalah dalam prioritas dan hak yang dinegosiasikan untuk kepentingan mayoritas di jalan, yaitu kendaraan.
Kondisi trotoar yang ideal belum merata di seluruh Surabaya, sekalipun ada kondisi yang tidak ramah (rusak, sempit dan terputus). Sering kali juga beralih fungsi menjadi lapak dagang, parkir, hingga pos polisi. Padahal trotoar adalah komponen penting bagi pejalan kaki, terutama bagi kelompok rentan seperti disabilitas, lansia dan anak-anak.
Selain itu, menjadi pejalan kaki di Surabaya tidak cukup modal berani, tapi juga nyawa berlapis-lapis. Penegakan hukum terkait batas kecepatan kendaraan masih jauh dari kata tegas. Itulah faktor krusial kenapa selalu ada berita pejalan kaki meninggal karena tertabrak saat menyeberang jalan. Angka tertera sebagai kematian, tapi keluarga korban tak pernah lupa betapa pedihnya ditinggalkan.
Dampak Ketidakberpihakan Kota
Kenyataan pahit pejalan kaki, juga dialami warga disabilitas. Mereka hidup dalam rasa tidak aman dan tidak diakui haknya di jalan kota. Padahal warga disabilitas juga ingin mandiri ke mana-mana. Tapi akses yang tersedia malah menghambat mereka, seperti penempatan guiding block ngawur, ramp (bidang miring) masih minim, hingga pelayanan transportasi umum yang belum aksesibel.
Kelompok rentan yang lain, seperti lansia yang memiliki keterbatasan kondisi fisik, juga kesusahan mengakses penyeberangan orang sebidang ataupun Jembatan Penyeberangan Orang (JPO). Karena lift yang tersedia di beberapa JPO tidak selalu aktif dan ada juga yang sudah rusak. Begitu pun anak-anak semakin takut untuk bermain di ruang-ruang jalanan kota, karena batas kecepatan telah diabaikan dan mereka kehilangan trotoar sebagai ruang multifungsi.
Kekhawatiran mengakses kota dengan berjalan kaki pada akhirnya menimbulkan keraguan untuk lebih memilih transportasi mayoritas, yaitu kendaraan pribadi. Ketika ini terjadi, kota tidak lagi bertumbuh menjadi ruang manusia. Karena kehilangan pengisi ruang-ruang itu. Semua orang beralih mengandalkan mesin kendaraan untuk mencapai tujuan, walaupun hanya untuk pergi ke swalayan terdekat. Sejak itu, kita kehilangan esensi interaksi sosial, daya kesehatan menurun, dan angka fatalitas kecelakaan meningkat.
Gugatan Sunyi Pejalan Kaki
Sudah berpuluh-puluh tahun yang lalu kita kehilangan budaya berjalan kaki, teralih menjadi budaya berkendara. Ditambah minimnya political will untuk memprioritaskan mobilitas yang berkelanjutan (berjalan kaki, bersepeda, transportasi umum).
Sehingga keberpihakan kepada pejalan kaki masih berbentuk fatamorgana, terasa sangat nyata, tapi lenyap saat didekati. Memang sebuah pembangunan membutuhkan proses panjang, termasuk anggaran, tapi bukan berarti menanggalkan tanggung jawab sebagai penyelenggara negara.
Jika berjalan kaki saja terasa asing, barangkali ada yang keliru dengan cara kita membangun kota.
Penulis: Aditya Ikhsan. Warga Surabaya dan Pegiat Komunitas Pejalan Kaki (KOPEKA) Surabaya. Gambar utama diolah dengan ChatGPT.
