Laporan Setara Institute tahun 2023, Jatim dinobatkan sebagai Provinsi paling intoleran di Indonesia selama periode 2022. Dari total 175 peristiwa pelanggaran hak kebebasan beragama dan berkeyakinan (KBB) yang terjadi di Indonesia, 34 peristiwa (19,42%) terjadi di Jatim.
Hasil survei Institute for Javanese Islam Research (IJIR) UIN Tulungagung juga mendapatkan kesimpulan yang sama. Dari total 152 pelanggaran hak KBB selama 2023, Jatim menempati posisi ketiga provinsi dengan angka pelanggaran tertinggi.
Posisi pertama Jawa Barat dengan 34 pelanggaran (22.37%), kemudian disusul Sumatera Utama dengan 24 pelanggaran (15.79%), dan Jatim dengan 23 pelanggaran (15.23%). Dua laporan sumber jelas menggambarkan Jatim sedang dalam masalah serius terkait dengan isu toleransi.
Akhol Firdaus, Peneliti Javanese Islam Research (IJIR) UIN Tulungagung mengatakan, data tersebut merupakan gambaran situasi Jawa Timur yang tidak baik-baik saja. Hal ini ia sampaikan dalam diskusi Masyarakat Setara Jatim di Surabaya, 10 Desember 2023.
“Jawa Timur diwarnai oleh hambatan dalam kebebasan sipil dan inklusi sosial. Kehidupan setara bagi kelompok kelompok rentan, seperti minoritas agama/keyakinan, kelompok disabilitas, dan kelompok LGBT, masih sangat jauh dari kata ideal” ungkap Akhol.
Ia juga mengatakan, bercermin dari kenyataan ini, Masyarakat Setara mendorong adanya upaya pelipatgandaan gerakan masyarakat sipil yang lebih memiliki awareness dan kesadaran untuk tetap mengawal proses-proses transformasi sosial ke arah yang lebih setara dan ideal.
Dalam peringatan Hari Hak Asasi Manusia (HAM) internasional tahun 2023, Masyarakat Setara mulai menggalang kekuatan organisasi organisasi masyarakat sipil, untuk menyamakan pandangan dan tetap melakukan kerja-kerja advokasi.
“Terutama dalam hal pendidikan publik agar masyarakat tidak kehilangan daya kritisnya dalam memandang berbagai kekuatan yang hendak melembagakan situasi intoleransi dan menghambat proses inklusi sosial” lanjutnya.
Selain itu, Masyarakat Setara Jatim juga akan mengembangkan platform pendidikan publik yang bertujuan untuk melipatgandakan lahirnya penggerak-penggerak perubahan sosial ke arah inklusi yang lebih paripurna.
Akhol berharap, peran ini bisa dimaksimalkan oleh organisasi masyarakat sipil (CSO) dan aliansi masyarakat yang lebur dalam ragam platform perayaan keberagaman.
“Perayaan keberagamaan tentu tetap harus digelorakan, tetapi kerja-kerja advokasi yang real dalam menyelesaikan problem yang dihadapi oleh kelompok minoritas dan rentan juga harus menjadi konsen bersama” pungkasnya.
Ikuti Idenera di Google News.
Terimakasih telah mengunjungi IDENERA.com. Dukung kami dengan subscribe Youtube: @idenera, X :@idenera, IG: @idenera_com
Tinggalkan Balasan