Ada pernyataan yang sangat bagus dari Almarhum Nurcolish Madjid alias Cak Nur terkait relasi agama dan memanusiakan manusia. Cak Nur mengatakan demikian “Nilai-nilai kemausiaan hendaknya diwujudkan menjadi kemanusiaan yang aktif, menjiwai kegiatan-kegiatan praktis manusia,”
Agama-agama menurut Cak Nur, membawa nilai kemanusiaan universal untuk membuat penganutnya hidup bermakna, memiliki harkat dan derajat manusia yang mulia. Jika tidak demikian, agama bisa menjadi bencana bagi manusia.
Cak Nun, mengatakan ini untuk merespon menggeliatnya kekerasan berlatar agama saat itu di Ambon dan Poso. Apa yang terjadi kala itu ternyata terus terulang dalam ragam cara hingga kini. Pola kekerasan fisik maupun simbolik masih sering terjadi dalam bentuk pengrusakan, pengusiran paksa, presekusi, diskrimasi hingga penghilangan nyawa.
Saat ini kekerasan berlatar agama itu menemukan bentuk barunya dalam dunia internet. Orang tidak segan-segan mempemposting tindak kekerasan, glorifikasi teror dalam konten media sosial, provokasi dan promosi gerakan kekekerasan, berita bohong (hoax) hingga cyberbulling dengan sentimen agama.
Gejala lain yang marak belakangan ini adalah vigilantisme. Vigilantisme merupakan gejala kekerasan atas nama dan berbasis pada pandangan keagamaan dan ideologi tertentu. Vigilantisme berasal dari kata Spanyol vigilante yang berarti pengawas atau pengawal. Vigilantisme dapat diartikan gerakan main hakim sendiri, termasuk penggunaan intimidasi dan cara-cara kekerasan, oleh warga sipil, entah individu atau kelompok sosial tertentu.
Pernyataan diatas tidak hendak memvonis agama-agama di Indonesia sebagai agen tunggal, namun hanya menunjukan kekerasan berlatar agama menunjukan grafik yang meningkat. Kekerasan dengan modus lain juga terjadi misalnya dalam politik, ekonomi dan bahkan pendidikan.
Dalam dunia pendidikan banyak peristiwa yang bisa dirujuk terkait kekerasan. Komisi Perlindungan Anak Indonesia mencatat, dalam tiga bulan pertama di tahun 2018 menerima banyak pengaduan terkait kekerasan terhadap anak didik. Pelakunya beragam, mulai dari guru, kepala sekolah, petugas sekolah lainnya, hingga sesama anak didik. Menurut data dari KPAI, pengaduan yang diterima KPAI didominasi oleh kekerasan fisik dan anak korban kebijakan yang angkanya mencapai 72%. Sedangkan kekerasan psikis sebanyak 9%, kekerasan financial atau pemalakan/pemerasan 4% dan kekerasan seksual 2%.
Lantas, bagaimana mencapai “kemanusiaan yang adil dan beradab” seperti cita-cita sila ke dua Pancasila, bila lembaga keagamaan dan pendidikan justru menjadi acaman bagi tumbuhnya kemanusiaan?
Kemanusiaan Aktif melalui Hominisasi dan Humanisasi
Kemanusiaan aktif yang ada dalam pernyataan Cak Nur sungguh konsep yang menarik. Kemanusiaan aktif menurut Cak Nur bisa diusahakan dalam kegiatan-kegiatan praksis manusia. Pertanyaanya adalah bagaimana kemanusiaan aktif itu di jabarkan dalam praksis pendidikan?
Nikolaus Driyarkara, seorang filsuf pendidikan Indonesia mengatakan satu cara yang mumpuni dalam memanusiakan manusia muda adalah pendidikan. Driyarkara mengemukakan istilah hominisasi dan humanisasi. Hominisasi adalah proses bagi manusia untuk menyadari dirinya tidak hanya sebagai mahluk biologis semata, tetapi sebagai seorang pribadi atau subyek, yaitu pribadi yang dapat menyadari atau mengerti akan dirinya, menempatkan diri dalam situasinya, mengambil sikap dan dapat menentukan dirinya sendiri.
Hominisasi merupakan proses pemanusiaan secara umum, yakni memasukkan manusia dalam lingkup hidup manusiawi secara minimal. Berbeda dengan binatang, manusia tidak dengan sendirinya bersifat manusia sesudah kelahirannya. Tepat pada titik ini pendidikan berperan. Sesudah masuk dalam lingkup manusiawi dengan memenuhi kodratnya niscaya, pendidikan selanjutnya memanusiakan manusia secara khusus dalam proses humanisasi.
Humanisasi mau menyatakan suatu proses bagi manusia berdasarkan budinya mengangkat alam menjadi alam manusiawi atau menjadi kebudayaan. Humanisasi adalah pengangkatan manusia menuju kebudayaan yang lebih tinggi, seperti tampak dalam kemajuan-kemajuan budaya dan ilmu pengetahuan. Manusia turun tangan dalam mengangkat alam menjadi alam manusiawi. Hominisasi dan humanisasi proses yang setara dan sejalan, hominisasi tidak terwujud tanpa humanisasi.
Habitus baru dan keadaban publik dalam Pendidikan
Hal yang bisa diajukan sebagai praksis hominisasi dan humanisasi pendidikan adalah dengan membangun habitus baru dan keadaban publik. Habitus baru dapat dimaknai sebagai “gugus insting, baik individual maupun kolektif, yang membentuk cara merasa, cara berpikir, cara melihat, cara memahami, cara mendekati, cara bertindak dan cara berelasi seseorang atau kelompok” yang baru. Habitus baru mensyaratkan seseorang maupun komunitas warga secara suka rela menggantikan habitus yang dianggap koersif bagi kehidupan bersama.
Kata habitus baru juga bisa diterjemahkan sebagai ‘kebiasaan sosial’ yang baru. Artinya, bukan kebiasaan personal dengan pertimbangan personal demi tujuan personal. Habitus baru sebagai kebiasaan sosial adalah tindakan yang dilakukan berulang dan spontan untuk menanggapi situasi sosial tertentu. Habitus baru sebagai kebisaan sosial jadi kesadaran dan kerelaan bersama sebagai anggota masyarakat.
Dalam contoh toleransi misalanya dengan saling mengucapkan selamat hari raya keagamaan. Habitus baru dapat di lakukan dalam tiga cara : Pertama, mengucapkan selamat karena prihatinan melihat menguatnya intoleransi atau gejala perpecahan di masyarakat. Cara pertama ini butuh teladan dan pautan. Di sini peran guru, pemuka agama, tokoh masyarakat, pejabat pemerintah, selebritis dan pimpinan organisasi atau komunitas sangat penting.
Kedua, mengucapkan selamat akan mudah terjadi ketika ada tempat yang cukup nyaman untuk saling berjumpa. Cara ini mengandaikan gedung-gedung sekolah, taman-taman,dan fasilitas umum menjadi tempat bersama (commonspace), tidak diisi oleh simbol-simbol satu kelompok tertentu melainkan yang simbol universal. Di sini, peran pemerintah menyediakan sarana-prasarana dan lembaga-lembaga sosial dan ekonomi dapat berperan melalui tanggung jawab sosial perusahaan.
Ketiga, mengucapkan selamat sebagai bagian dari pembiasaan melalui peraturan. Cara ini mengandaikan ada aturan, kepemimpinan dan hukum dengan jelas dan tegas. Juga terkait penegakan hukum terhadap perorangan atau kelompok provokasi, presekusi, promotor gerakan kekekerasan, berita bohong (hoax) hingga cyberbulling di lingkungan pendidikan.
Tiga cara ini bisa manjur bila ada kesinambungan bukan hanya kronologis dan pragmatis namun juga antar elemen masyarakat. Apa bila diringkas ada tiga unsur yakni keinginan untuk hidup bersama, empati, dan kepatuhan pada aturan yang adil seperti gagasan Reza A.A Wattimena (2010) dalam esai Keadaban Publik dan Budaya Permisif.
Sumber keadaban publik adalah keinginan untuk hidup bersama. Ini berarti kebersamaan bukan hanya sekadar ada bersama, melainkan sungguh hidup bersama dalam relasi yang dinamis-setara. Tanpa saling meniadakan peran, namun merasa saling membutuhkan-ketergantungan antar anggota dalam masyarakat.
Tanpa keinginan untuk hidup bersama, masyarakat tidak akan tercipta. Tanpa keinginan untuk hidup bersama, keadaban publik hanya mimpi. Akhirnya, jalan terbaik agar kita jadi manusia yang adil dan beradab adalah kembali kemasyarakat manusia. Kembali ke bumi manusia, disana kebaikan itu ada dan layak kita perjuangkan.
Bahan Bacaan :
Danuwinanta, F., SJ. (editor). Karya Lengkap Driyarkara. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2006.
Farid Waji , Menjaga Keadaban Publik.
Rudy Rahabeat, Pendidikan Dan Keadaban Publik.
Al. Andang L. Binawan SJ, Habitus Baru: Revolusi Mental yang Menggumpal.
Reza Watimena, Keadaban Publik dan Budaya Permisif.
Ikuti Idenera di Google News.
Terimakasih telah mengunjungi IDENERA.com. Dukung kami dengan subscribe Youtube: @idenera, X :@idenera, IG: @idenera_com
Tinggalkan Balasan